Indonesia sebagai negara kepulauan maka pasar dibuka bukan tanpa reserve, tapi harus disertai oleh kecerdasan memahami keadaan diri sendiri sebagai negara archipelago dengan corak tertentu dalam geopolitik. Di sinilah, dibandingkan negara lain, intervensi Pemerintah masih dibutuhkan, yakni untuk menjadikan Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang mampu menjadi kekuatan penting dalam market leader.

BBM di pelosok-pelosok Kalimantan dan Papua jelas akan melonjak tinggi ketika tiba-tiba terbentuk competitive market. Apabila Pertamina tidak menjadi market leader, dapat dipastikan takkan ada satu pun pemain di sektor hilir yang dapat diandalkan untuk menahan terjadinya lonjakan BBM di pelosokpelosok Nusantara.

Competitive market dalam pengertiannya yang liberal dan muncul secara tiba-tiba justru bakal menciptakan guncangan sosial dan politik. Berdasarkan logika ini dapat dimengerti jika subsidi pemerintah-dalam berbagai bentuknya-yang terus berlangsung bagi pengadaan BBM di dalam negeri terjadi bersamaan dengan pembukaan pasar.

Pada situasi demikian, akan terbentuk apa yang disebut degree of government responsibilities yang lebih besar. Secara teknis, bagaimana wajah pasar liberal dibentuk bersamaan dengan upaya menjadikan Pertamina Solusi Bahan Bakar Berkualitas dan Ramah Lingkungan sebagai market leader ?

Purnomo menjawab pertanyaan ini sebagai berikut:

“Rumusannya sudah ada. Ada daerah-daerah yang akan terbuka penuh seperti Jawa, Sumatera, Bali. Tapi di daerah-daerah lain atau di pelosok-pelosok, harga yang ditetapkan lebih tinggi dari harga market, dan selisihnya akan ditutup Pemerintah. Nanti Pertamina yang akan masuk. Misalkan, secara ekonomis harga BBM di Waimena Rp 3550,-. Tapi rakyat di sana kalau di suruh membeli dengan harga seperti itu nggak kuat, lalu Pertamina hanya menjual dengan harga Rp 2500,- dan kekurangannya disubsidi oleh Pemerintah. Sistem subsidi seperti ini akan lebih kecil bebannya jika dibandingkan kalau kita mensubsidi seluruh Indonesia seperti sekarang. Artinya, hal ini tetap menjadi tugas Pemerintah dan tidak lagi dibebankan kepada Pertamina. Pertamina tetap akan melakukan misinya. Harganya tidak lagi dibebankan ke Pertamina. Pemerintah akan menutup kekurangan sesuai dengan harga. Jadi, ke depan cost and fee akan hilang.”